NGAWI, TENDENSIUS – Polemik dugaan penyebutan jurnalis sebagai “virus” saat menjalankan tugas konfirmasi terus mendapat perhatian. Setelah pemberitaan sebelumnya memunculkan sorotan terhadap cara pandang sebagian pihak terhadap aktivitas jurnalistik, Camat Pitu, Broto Sanjoyo, akhirnya memberikan tanggapan saat dikonfirmasi Tendensius.
Saat ditanya apakah telah mengetahui adanya dugaan penyebutan tersebut, Broto mengaku baru mendengar informasi itu dari awak media.
“Belum, baru mendengar dari jenengan,” ujarnya, Kamis (23/07/2026).
Mengenai sikapnya terhadap dugaan tersebut, Broto memilih tidak terburu-buru mengambil kesimpulan karena belum mengetahui kebenaran informasi yang berkembang.
“Karena belum mengetahui kebenaran informasi tersebut, tidak membenarkan maupun menyalahkan,” katanya.
Meski demikian, Broto menegaskan bahwa secara kewilayahan Camat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas apabila terjadi gesekan komunikasi yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.
“Secara personal, jika memang benar informasi tersebut, maka wewenang penyelesaiannya di dinas terkait. Secara kewilayahan, Camat memiliki tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Ini mencakup fungsi menjaga stabilitas sosial, ketenteraman, dan ketertiban umum. Jika ada gesekan atau potensi konflik komunikasi antara aparatur atau elemen di wilayahnya dengan pihak luar, Camat memiliki beban moral untuk turun tangan menetralkan kondisi, tentunya bersama Forkompimcam dan lintas sektor,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa penyelesaian persoalan tidak cukup berhenti pada perdebatan siapa benar dan siapa salah. Di balik polemik itu, tersimpan pesan bahwa komunikasi yang sehat antara aparatur dan insan pers perlu terus dijaga agar fungsi kontrol sosial maupun pelayanan publik dapat berjalan beriringan.
Sebab dalam negara demokrasi, konfirmasi bukanlah ancaman, melainkan bagian dari mekanisme memperoleh informasi yang utuh. Ketika ruang dialog tetap dibuka, stigma tidak perlu menjadi bahasa yang menggantikan klarifikasi. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka justru menjadi fondasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap seluruh pihak.
