Ada profesi yang tidak hanya diukur dari kecakapan, tetapi juga dari kepercayaan. Guru adalah salah satunya. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran etik yang menyeret seorang pendidik selalu memiliki daya guncang yang lebih besar dibanding profesi lain. Bukan semata karena siapa pelakunya, melainkan karena ruang yang disentuh adalah ruang pendidikan—tempat orang tua menitipkan anak-anaknya dengan harapan pulang membawa ilmu, bukan kecemasan.
Dalam kasus dugaan pelanggaran etik yang kini ditangani Dinas Pendidikan Kota Madiun, publik sebaiknya menahan diri untuk tidak tergesa-gesa menghakimi. Dugaan tetaplah dugaan. Proses pemeriksaan harus berjalan objektif, menghormati asas praduga tak bersalah sekaligus memastikan hak-hak peserta didik memperoleh perlindungan maksimal.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh ikut ditunda: evaluasi terhadap budaya profesionalisme di lingkungan pendidikan.
Sekolah telah mengambil langkah awal dengan menarik guru yang dilaporkan dari aktivitas mengajar dan menyerahkan penanganan kepada Dinas Pendidikan. Langkah tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk mitigasi agar proses belajar tetap kondusif sambil memberi ruang bagi pemeriksaan berjalan sesuai mekanisme.
Satirnya, di zaman ketika sekolah berlomba membangun ruang kelas digital, CCTV, absensi elektronik, hingga pembelajaran berbasis teknologi, benteng terkuat pendidikan ternyata tetap bukan aplikasi ataupun gedung megah. Benteng itu bernama integritas.
Tanpa integritas, ruang kelas yang paling modern pun bisa kehilangan rasa aman.
Peristiwa seperti ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan tidak cukup berhenti pada administrasi dan capaian akademik. Pembinaan etika profesi harus menjadi agenda berkelanjutan. Komunikasi guru dengan peserta didik, baik secara langsung maupun melalui media digital, memerlukan batas yang jelas agar tidak menimbulkan ruang tafsir yang berpotensi melahirkan persoalan.
Pada akhirnya, publik tentu menunggu dua hal: kejelasan hasil pemeriksaan dan ketegasan sikap pemerintah. Jika dugaan tidak terbukti, nama baik yang bersangkutan harus dipulihkan. Sebaliknya, apabila terbukti melanggar etik atau ketentuan hukum, penanganannya harus transparan dan sesuai aturan.
Karena kepercayaan masyarakat kepada dunia pendidikan tidak dibangun oleh slogan di gerbang sekolah, melainkan oleh konsistensi seluruh pihak dalam menjaga kehormatan profesi guru dan keselamatan peserta didik. Itulah pelajaran yang justru tidak boleh gagal diajarkan oleh dunia pendidikan sendiri.
