Konon, sekolah adalah tempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi di beberapa tempat, yang tampak semakin cerdas justru daftar tagihannya. Dulu murid ditanya cita-citanya mau jadi apa. Sekarang yang ditanya orang tua: “bulan ini ada iuran apa lagi?”
Namanya memang study tour. Terdengar akademis. Ada kata “study”-nya, sehingga kritik apa pun kadang terasa seperti melawan pendidikan. Padahal masyarakat mulai bertanya: yang sedang melakukan studi ini murid atau saldo rekening orang tua?
Kegiatan ini biasanya diawali kalimat yang sangat menenangkan: “tidak ada paksaan.” Kalimat yang secara teori menenangkan, tetapi secara praktik kadang membuat orang tua merasa punya dua pilihan: ikut dengan berat atau tidak ikut dengan lebih berat.
Yang menarik, semakin mahal biayanya, semakin mulia narasinya. Pergi ke kota lain disebut penguatan karakter. Menginap disebut pembelajaran sosial. Berfoto di objek wisata disebut observasi budaya. Mungkin sebentar lagi antre di tempat makan bisa disebut praktik manajemen krisis.
Lalu muncullah pertanyaan yang mulai berbisik di ruang-ruang tunggu sekolah: kalau ada siswa penerima bantuan pendidikan yang bahkan masih kesulitan membeli perlengkapan sekolah, mengapa yang terasa mendesak justru perjalanan wisata berbalut kurikulum?
Pendidikan mestinya memperpendek jarak kesempatan, bukan menambah jarak antara anak yang mampu membayar dan anak yang hanya mampu menatap brosur.
Sebab pelajaran paling mahal bukan yang dipelajari saat study tour. Kadang pelajaran paling mahal adalah ketika anak memahami bahwa di sekolah pun, ukuran kemampuan sering kali dibaca dari kemampuan membayar.
Dan pada akhirnya, publik tidak sedang memusuhi kegiatan belajar di luar kelas. Publik hanya sedang bertanya sederhana: ini benar perjalanan pendidikan, atau pendidikan sedang ikut dalam perjalanan lain?
