MADIUN, TENDENSIUS – Di atas kertas, APBD memang hanya deretan angka. Namun ketika angka itu menyangkut uang rakyat, setiap rupiah mendadak punya cerita—dan setiap perubahan anggaran punya alasan yang layak ditagih penjelasannya.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (26/8/2026), menjadi panggung ketika tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Bukan sekadar formalitas. Fraksi-fraksi mulai membedah dari pendapatan, transfer pemerintah pusat, belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, hibah hingga capaian indikator kinerja.

Fraksi NasDem, misalnya, menyoroti turunnya pendapatan daerah sebesar sekitar Rp51,83 miliar. Fraksi ini juga menyoroti belanja operasi yang mencapai sekitar Rp1,52 triliun, serta meminta rasionalisasi belanja non-esensial dan pengalihan anggaran untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat.

Pesannya sederhana, tetapi cukup menusuk: kalau uangnya berkurang, prioritas jangan ikut kehilangan arah.

NasDem juga meminta pemerintah segera memitigasi anjloknya belanja transfer sekitar Rp110,46 miliar agar tidak menimbulkan gejolak pembangunan dan sosial di tingkat desa. Penyerapan belanja modal pun diminta dipercepat agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di penghujung tahun.

Sementara Fraksi Demokrat mengangkat sejumlah pertanyaan terkait tambahan belanja hibah, indikator kinerja yang belum mencapai target, hingga kemungkinan perubahan penjabaran APBD sebelum pembahasan P-APBD.

Kemudian Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya tambahan PAD, penurunan dana transfer serta kenaikan belanja barang dan jasa dan belanja pegawai.

Di sinilah ironi APBD sering bermula.

Anggaran bisa disusun dengan bahasa yang sangat rapi, tetapi manfaatnya harus terasa di lapangan.

Sebab masyarakat tidak membeli sembako dengan angka persentase, tidak memperbaiki jalan dengan tabel anggaran, dan tidak mengukur kesejahteraan dari tebalnya dokumen APBD.

Masyarakat melihat jalan yang bisa dilewati, irigasi yang berfungsi, pelayanan yang mudah, pendidikan yang berjalan dan pembangunan yang benar-benar selesai.

DPRD: Jangan Sampai Anggaran Besar, Manfaat Mengecil

Pandangan umum fraksi pada akhirnya menjadi semacam alarm politik anggaran.

Fraksi NasDem bahkan menutup pandangannya dengan tiga rekomendasi: reprioritisasi belanja, mitigasi dampak transfer desa dan akselerasi penyerapan belanja modal.

Ketua Fraksi NasDem Gunawan Prasetyono melalui Endang Sri Mulyani menegaskan pentingnya evaluasi program pemerintah agar selaras dengan visi “Bersih, Sehat, Sejahtera.”

Sementara itu, pemerintah daerah kini memiliki pekerjaan rumah: menjawab seluruh catatan fraksi dengan penjelasan yang terang, data yang jelas dan kebijakan yang dapat diuji.

Karena dalam APBD, angka bukan sekadar angka.

Ia adalah uang rakyat yang diberi nama lain sebelum kembali diuji oleh kenyataan.

Dan di titik itulah P-APBD 2026 tidak cukup hanya sah secara administrasi. Ia harus mampu membuktikan dirinya berguna bagi masyarakat.