MADIUN, TENDENSIUS – Kondisi Kardiman, warga RT 05 RW 02 Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa penderita stroke tersebut tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah desa, daerah maupun pusat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Kebonagung Anton Sujarwo menjelaskan bahwa Kardiman telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kategori Desil 5.

“Sudah masuk DTKS Desil 5. Dulu sudah pernah diberi BLT Dana Desa, namun sempat berhenti karena diajak anaknya ke Jiwan. Untuk bantuan lain memang tidak dapat karena desilnya tergolong tinggi,” ujar Kades, Rabu (10/06/2026).

Menurutnya, pemerintah desa tetap berupaya membantu dengan kemampuan yang ada serta berusaha mengajukan penurunan desil agar yang bersangkutan berpeluang memperoleh bantuan sosial lainnya.

“Perhatian desa sebetulnya tidak kurang-kurang,” tambahnya.

Namun pernyataan tersebut mendapat tanggapan keras dari Heri Purnomo alias Ndemo, aktivis LSM Gempur DPD Jawa Timur.

Menurut Ndemo, persoalan yang dipersoalkan bukan semata status desil saat ini, melainkan kondisi Kardiman yang disebut tidak menerima bantuan sejak 2022.

“Desil itu aturan baru. Sementara yang disampaikan Mbah Kardiman, beliau sudah tidak menerima bantuan sejak 2022,” kata Ndemo.

Ia juga menyebut Kardiman kini hidup seorang diri dan menderita stroke sejak 2024.

Karena itu, Ndemo berharap pemerintah terkait melakukan verifikasi ulang kondisi sosial dan kesehatan Kardiman agar hak-haknya sebagai warga dapat dipastikan terpenuhi.

Di ruang administrasi, Kardiman tercatat sebagai Desil 5. Di rumahnya yang sederhana, ia disebut hidup sendiri sambil berjuang melawan stroke.

Pemerintah desa memastikan perhatian tetap diberikan. Bahkan upaya penyesuaian data disebut sedang dilakukan agar peluang bantuan menjadi lebih terbuka.

“Akan tetapi jika kondisi yang bersangkutan memang telah sulit sejak beberapa tahun terakhir, apakah data berhasil mengikuti perubahan nasib yang terjadi di lapangan?” imbuh Ndemo.

Perdebatan kali ini bukan tentang ada atau tidaknya program bantuan. Programnya ada. Datanya juga ada. Yang masih dicari adalah titik temu antara keduanya.

“Sebab bagi warga yang sedang berjuang melawan penyakit, perbedaan antara sudah terdata dan sudah terbantu itu sangat jauh,” pungkasnya.