Ada pemandangan yang mungkin membuat publik mengernyitkan dahi.
Seorang Menteri Keuangan masih duduk dalam rapat resmi bersama Komite IV DPD RI. Rapat berjalan sebagaimana mestinya. Lalu sebuah telepon datang. Sang menteri meninggalkan ruangan.
Beberapa jam kemudian, kursi Menteri Keuangan sudah berganti penghuni.
Mendadak? Bisa jadi. Tetapi tentu ada proses yang tidak terlihat publik.
Presiden memiliki kewenangan untuk mengganti menteri. Jadi, dari sisi kewenangan, pergantian pejabat bukanlah sesuatu yang luar biasa.
Yang membuat publik penasaran justru momentumnya.
Kenapa harus ketika rapat sedang berlangsung?
Kenapa informasi pemberhentian diketahui melalui telepon?
Dan yang paling sederhana: apa sebenarnya alasan pergantian tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan. Bukan pula vonis bahwa ada kesalahan tertentu.
Itu sekadar rasa ingin tahu publik terhadap sebuah keputusan politik yang menyangkut posisi strategis pengelola keuangan negara.
Apalagi nama Purbaya sebelumnya bukan tanpa kontroversi. Pernyataan-pernyataannya mengenai ekonomi, pajak, maupun penggunaan uang negara beberapa kali menjadi bahan perdebatan publik.
Mahfud MD juga pernah mengkritik cara komunikasi Purbaya. Sementara Immanuel Ebenezer alias Noel jauh sebelumnya pernah mengeluarkan pernyataan yang kemudian kembali ramai setelah pencopotan tersebut.
Nah, di sinilah dunia maya mulai bekerja.
Potongan video lama diangkat kembali. Pernyataan lama dipertemukan dengan kejadian baru. Kemudian lahirlah narasi:
“Jangan-jangan sudah diprediksi?”*
Tentu saja, publik bebas menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.
Namun, hubungan waktu bukan otomatis bukti hubungan sebab-akibat.
Noel pernah mengatakan memperoleh informasi tertentu. Hari ini Purbaya benar-benar dicopot. Apakah keduanya berkaitan?
Belum tentu.
Dan justru karena belum tentu itulah pertanyaan tersebut layak dijawab oleh fakta, bukan oleh asumsi.
Sebab dalam pemerintahan, pergantian menteri bisa saja merupakan bagian dari evaluasi, penyegaran kabinet, perubahan strategi ekonomi, kebutuhan koordinasi, atau pertimbangan lain yang tidak seluruhnya harus diumumkan kepada publik secara rinci.
Tetapi publik juga memiliki hak untuk memahami arah kebijakan negara.
Sebab Menteri Keuangan bukan sekadar pejabat yang berganti kursi.
Di balik kursi itu ada APBN, pajak, utang, rupiah, investasi, subsidi, belanja negara, hingga nasib ekonomi masyarakat.
Maka ketika pergantian terjadi begitu cepat, wajar jika publik bertanya.
Bukan karena publik ingin mengadili.
Publik hanya ingin tahu: apakah ini pergantian biasa, bagian dari strategi besar, atau konsekuensi dari sesuatu yang belum disampaikan?
Ironinya, di negeri yang rapatnya bisa berlangsung berjam-jam membahas uang negara, informasi tentang pergantian orang yang mengelola uang negara justru bisa datang lewat sebuah telepon.
Rapat belum tentu selesai, tetapi kursinya sudah berganti.
Dan seperti biasa, publik kebagian pekerjaan paling sederhana: bertanya.
Sementara jawabannya?
Barangkali tinggal menunggu apakah pemerintah akan memberikan penjelasan yang cukup terang—agar ruang kosong itu tidak diisi sendiri oleh netizen dengan seribu satu teori.
