NGAWI, TENDENSIUS — Penindakan terhadap dugaan aksi balap liar di wilayah Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, mendapat perhatian LSM GEMPUR DPD Jawa Timur. Organisasi tersebut meminta kepolisian menjalankan ketentuan hukum secara konsisten agar penindakan tidak sekadar menjadi kegiatan sesaat, tetapi benar-benar memberikan efek jera.
M. Fauzan, ketua GEMPUR DPD Jawa Timur menegaskan, penindakan terhadap pelanggaran di jalan raya harus diikuti penerapan aturan secara tegas dan terukur. Menurutnya, pengamanan kendaraan dan pemberian tilang tidak boleh berhenti pada kegiatan penertiban, tetapi harus ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai jenis pelanggaran yang ditemukan.
“Jangan sampai aturan hanya dijadikan pajangan ketika penertiban berlangsung. Kalau memang ditemukan unsur balap liar, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai penindakan berhenti sebatas mengamankan kendaraan dan mencatat jumlah pelanggaran. Hukum harus hadir dalam tindakan nyata, bukan sekadar formalitas,” tegas Fauzan, Senin (16/11/2026).
Ia juga meminta kepolisian menjaga konsistensi dan komitmen penindakan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Menurutnya, keberhasilan penertiban tidak cukup diukur dari jumlah kendaraan yang diamankan, tetapi juga dari keberlanjutan pengawasan dan kemampuan aparat mencegah aksi serupa.
“Kami berharap ini bukan sekadar razia sesaat untuk menunjukkan bahwa aparat hadir. Setelah operasi selesai, pengawasan jangan ikut selesai. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aparat benar-benar berkomitmen menjaga jalan umum, bukan hanya bergerak ketika persoalan sudah ramai menjadi sorotan,” tandasnya.
Fauzan turut mengingatkan bahwa jalan umum bukan tempat untuk menguji nyali atau mempertaruhkan keselamatan melalui aksi adu kecepatan.
“Jangan sampai pelaku merasa aman karena menganggap penindakan hanya berlangsung sesaat. Ketika pengawasan mengendur, aksi serupa bisa kembali terjadi. Karena itu, komitmen aparat harus dibuktikan melalui patroli berkelanjutan, penindakan yang konsisten, dan langkah pencegahan yang nyata,” sindirnya.
Sebelumnya, patroli gabungan Polsek Padas dan Satlantas Polres Ngawi menindak 53 pelanggaran lalu lintas. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 27 unit sepeda motor dan 26 STNK sebagai barang bukti penindakan.
Bagi GEMPUR, apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur balap liar, penanganannya harus mengacu pada ketentuan pidana yang mengatur perbuatan tersebut, bukan semata-mata diperlakukan sebagai pelanggaran administratif biasa.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 115 huruf b melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan lain di jalan.
Sementara itu, Pasal 297 UU yang sama mengatur ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,- bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengatur tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan serta penindakan pelanggaran lalu lintas, termasuk mekanisme penyitaan dan pengembalian barang bukti. Karena itu, pengelolaan kendaraan yang diamankan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
GEMPUR menilai konsistensi penerapan aturan penting untuk memberikan pesan bahwa jalan umum bukan arena balapan yang dapat digunakan tanpa konsekuensi hukum. Penegakan hukum juga harus memberikan kepastian, baik bagi pelanggar maupun masyarakat yang membutuhkan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.


