KOTA MADIUN, TENDENSIUS — Polemik pembangunan gedung baru RSI Siti Aisyah Kota Madiun belum juga mereda. Setelah persoalan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), administrasi pembangunan, hingga pengaduan warga masuk agenda klarifikasi Ombudsman, kini DPW LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) turun langsung meninjau kondisi lokasi.
Sabtu (7/11/2026), Koordinator LSM LIRA Mataraman Wijianto Wibowo, bersama tim mendatangi kawasan gedung RSI. Investigasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan sekitar bangunan, terutama rumah warga Kus Hendrawan, David Wahyudi dan Zainal Arifin yang berada berdekatan dengan lokasi proyek.
Di lokasi, Wijianto dibuat mengerutkan dahi melihat jarak antara bangunan gedung dan permukiman warga yang dinilainya cukup mepet.
Perhatian LIRA tidak hanya tertuju pada gedung utama RSI yang terdiri dari delapan lantai dan telah berdiri serta beroperasi. Tim juga mencermati pekerjaan pembangunan lanjutan di sisi utara gedung, yang saat investigasi masih berlangsung.
Wijianto menyatakan pihaknya akan mengkaji lebih dalam site plan gedung delapan lantai tersebut, termasuk dokumen perencanaan dan perizinannya. Ia menilai terdapat indikasi ketidaksesuaian antara informasi perencanaan yang diterimanya dengan kondisi faktual di lapangan.
Salah satu hal yang akan ditelusuri berkaitan dengan area di sisi selatan gedung. Wijianto mengaku menerima informasi bahwa area tersebut, khususnya pada bagian lantai delapan, disebut sebagai pekarangan dan bukan kawasan permukiman. Informasi itu akan dikaji dengan mencocokkan dokumen site plan dan kondisi sebenarnya di lokasi.
“Jangan sampai gedungnya sudah delapan lantai dan beroperasi, tetapi urusan menjelaskan site plan serta perizinannya masih harus dicari-cari. Bangunannya sudah berdiri, maka penjelasan dan pertanggungjawabannya juga harus jelas,” kritik Wijianto.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari berdirinya konstruksi fisik. Kesesuaian dokumen perencanaan, perizinan, serta dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar juga harus dapat dijelaskan. Terlebih, pekerjaan pembangunan lanjutan di sisi utara gedung masih berlangsung.
Sorotan terhadap gedung RSI sebelumnya muncul setelah status SLF menjadi perhatian. Dalam pemberitaan Tendensius.com, DPUPR Kota Madiun menyampaikan bahwa pihak RSI saat itu belum mengajukan SLF. Persoalan administrasi kemudian turut disuarakan warga dan aktivis yang meminta agar pembangunan menunggu kejelasan dokumen.
Pada perkembangan berikutnya, warga juga menyampaikan pengaduan yang mendapat perhatian Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Melalui surat tertanggal 4 November 2026, Ombudsman meminta keterangan langsung kepada DPUPR dan DPMPTSP Kota Madiun terkait laporan David Wahyudi mengenai dugaan maladministrasi dalam penanganan pengaduan masyarakat. Klarifikasi dijadwalkan pada 12 November 2026.
Dengan investigasi tersebut, LIRA kini turut menyoroti kesesuaian site plan, perizinan, serta kondisi lingkungan di sekitar gedung. Wijianto menyatakan timnya akan mendalami dokumen-dokumen terkait sebelum menyampaikan penilaian lebih lanjut.
Hingga berita ini ditulis, indikasi ketidaksesuaian site plan yang disampaikan Wijianto masih memerlukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dari instansi berwenang. Peninjauan lapangan oleh LIRA belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran perizinan atau ketentuan teknis pembangunan. Setidaknya, LIRA Jatim sudah mengecek dan mengawal langsung dan segera untuk ditindaklanjuti, baik koordinasi dengan APH yang sudah dapat laporan dari warga, seberapa jauh penangananya sampai hari ini.


