KOTA MADIUN, TENDENSIUS — Persoalan pembangunan gedung baru RSI Siti Aisyah Madiun memasuki babak baru. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur meminta keterangan langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun terkait laporan masyarakat mengenai pembangunan tersebut.

Surat tertanggal 4 November 2026 dengan nomor T/893/J.M.44-15/0502.2026/XI/2026 itu berperihal Permintaan Keterangan Langsung. Kepala DPUPR dan Kepala DPMPTSP Kota Madiun dijadwalkan memberikan penjelasan pada Kamis, 12 November 2026, pukul 09.00 WIB melalui pertemuan daring.

Dalam surat tersebut, Ombudsman menyebut telah menerima laporan masyarakat atas nama David Wahyudi mengenai dugaan maladministrasi berupa tidak diberikannya pelayanan oleh kedua OPD dalam menindaklanjuti pengaduan terkait pembangunan gedung RSI.

Laporan itu juga menyinggung bangunan yang berbatasan langsung dengan tembok rumah pelapor dan disebut mengakibatkan kerusakan pada dinding rumah. Hal tersebut merupakan materi pengaduan yang perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

Sebelumnya, pembangunan gedung RSI juga menjadi sorotan warga dan aktivis. Agus Suhendar alias Endar dari GARIS PAKEM MANDIRI pernah mempertanyakan status pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) gedung tersebut.

Sementara itu, Kus Hendrawan bersama David Wahyudi dan Zainal Arifin sebelumnya turut mendorong instansi terkait memeriksa dokumen administrasi serta aspek teknis pembangunan gedung RSI.

Kini, persoalan tersebut turut masuk dalam agenda klarifikasi Ombudsman. Dua OPD diminta memberikan penjelasan mengenai penanganan pengaduan masyarakat. Publik pun menanti bagaimana kedua instansi menerangkan tindak lanjut yang telah dilakukan.

Perlu ditegaskan, permintaan keterangan oleh Ombudsman bukan merupakan kesimpulan bahwa maladministrasi telah terbukti. Klarifikasi tersebut merupakan bagian dari proses penanganan laporan.(AGS)