OPINI | TENDENSIUS — Dalam sebuah proyek pembangunan, biasanya yang paling mudah terlihat adalah bangunannya.
Tembok berdiri. Atap terpasang. Pekerja lalu-lalang. Material datang silih berganti.
Yang kadang justru tidak terlihat adalah satu hal yang sangat penting: siapa melakukan apa?
Di atas kertas, sebuah kegiatan revitalisasi sekolah bisa saja memiliki struktur organisasi yang lengkap. Ada panitia, ada ketua, ada pelaksana, ada pengawas, ada pihak sekolah, dan ada berbagai dokumen sebagai dasar pelaksanaan.
Lengkap.
Kalau proyek itu diibaratkan sebuah kapal, mestinya semua sudah tahu siapa nakhodanya, siapa navigatornya, siapa bagian mesinnya, dan siapa yang bertugas memastikan kapal tetap berada di jalur.
Namun dalam praktik, terkadang muncul situasi yang membuat publik mengernyitkan dahi.
Ada orang yang namanya tercantum dalam struktur, tetapi mengaku hanya menjalankan tugas tertentu.
Ada pelaksana yang belum tentu memahami seluruh ruang lingkup pekerjaannya.
Ada pula pengawas yang memang memiliki fungsi untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan.
Lantas muncul pertanyaan yang sebenarnya sangat sederhana:
Apakah struktur organisasi otomatis berarti pembagian tanggung jawab sudah benar-benar dipahami?
Pertanyaan ini bukan tuduhan.
Justru sebaliknya, pertanyaan semacam ini penting agar sebuah proyek yang menggunakan anggaran negara tidak hanya terlihat rapi secara fisik, tetapi juga jelas secara administrasi.
Sebab membangun sekolah bukan sekadar menyusun batu bata.
Ada perencanaan.
Ada anggaran.
Ada spesifikasi.
Ada pelaksanaan.
Ada pengawasan.
Dan pada akhirnya ada pertanggungjawaban.
Kalau semua tahapan tersebut sudah memiliki penanggung jawab yang jelas, sebenarnya tidak ada alasan untuk alergi terhadap pertanyaan publik.
Masyarakat tidak harus menjadi ahli konstruksi untuk bertanya.
Warga juga tidak perlu memegang gambar teknis untuk sekadar mengetahui siapa yang bertanggung jawab.
Cukup dengan pertanyaan sederhana:
Siapa yang mengambil keputusan?
Siapa yang mengerjakan?
Siapa yang mengawasi?
Dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi ketidaksesuaian?
Empat pertanyaan itu terdengar sederhana.
Tetapi justru di situlah ukuran transparansi sebuah kegiatan.
Jangan sampai sebuah proyek memiliki struktur yang panjang seperti daftar pemain sepak bola, tetapi ketika ditanya siapa yang memegang bola, semua menoleh ke kanan dan ke kiri.
Ini tentu bukan berarti setiap proyek bermasalah.
Juga bukan berarti seseorang yang tidak memahami aspek teknis otomatis melakukan kesalahan.
Tidak.
Guru, komite, maupun masyarakat yang terlibat dalam sebuah program memang tidak harus berubah menjadi ahli konstruksi.
Namun justru karena itulah pembagian fungsi harus dibuat terang.
Yang memiliki kompetensi teknis menjalankan fungsi teknis.
Yang mengawasi menjalankan fungsi pengawasan.
Yang mengelola administrasi memastikan dokumen dan pertanggungjawaban tertib.
Sementara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus mengetahui batas kewenangannya.
Sederhana.
Tidak perlu dibuat rumit.
Karena transparansi sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan.
Kalau semuanya berjalan sesuai aturan, dokumen dan penjelasan justru menjadi pelindung bagi semua pihak.
Pengelola terlindungi.
Pelaksana terlindungi.
Pengawas terlindungi.
Sekolah terlindungi.
Dan yang paling penting, uang negara juga terlindungi.
Maka ketika publik bertanya tentang sebuah proyek revitalisasi, jangan buru-buru menganggap pertanyaan sebagai tuduhan.
Bisa jadi masyarakat hanya sedang memastikan bahwa orang yang namanya ada di struktur memang tahu tanggung jawabnya, orang yang mengerjakan memang jelas tugasnya, dan orang yang mengawasi memang menjalankan fungsi pengawasan.
Sebab pada akhirnya, sebuah proyek bukan hanya tentang bangunan yang selesai.
Ada satu bangunan lain yang juga harus berdiri kokoh: bangunan pertanggungjawaban.
Kalau bangunan fisik kokoh tetapi pembagian tanggung jawabnya kabur, publik wajar bertanya.
Bukan karena ingin mencari siapa yang salah.
Tetapi karena dalam penggunaan uang negara, siapa melakukan apa seharusnya bukan misteri.
Dan mungkin inilah bentuk revitalisasi yang paling sederhana: bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga memperjelas siapa yang memegang kemudi.
