NGAWI, TENDENSIUS — Jalan yang dibangun menggunakan anggaran negara semestinya menjadi fasilitas publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Namun, ruas Rekonstruksi Jalan Tambakromo–Campurasri, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, justru menjadi sorotan setelah muncul dugaan pemanfaatan jalan tersebut sebagai arena balap liar.

Dalam rekaman video yang diterima redaksi, terlihat sejumlah pemuda berkumpul di sepanjang sisi jalan. Beberapa sepeda motor berada di badan jalan, sementara orang-orang lainnya tampak menyaksikan aktivitas kendaraan yang melaju di ruas tersebut.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna jalan. Sebab, jalan umum bukan lintasan khusus balap motor. Aktivitas semacam ini berpotensi membahayakan pengendara, penonton, maupun masyarakat yang melintas.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan seorang petani setempat. Ia menyoroti usia para pengendara yang dinilai masih relatif muda dan belum sepenuhnya menguasai kendaraan.

“Iya, masih kecil rata-rata. Cara membawa motor itu belum menguasai,” ungkapnya.

Petani tersebut juga memberikan gambaran mengenai waktu aktivitas itu mulai terlihat di lokasi.

“Pokoknya Bapak kalau ke sini jam empat, itu sudah mulai,” tambahnya.

Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas yang dikeluhkan warga diduga mulai berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB. Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri, mengingat ruas jalan tersebut merupakan fasilitas umum yang juga digunakan masyarakat untuk beraktivitas.

Ketua LSM GEMPUR DPD Jawa Timur, M. Fauzan, mengecam keras dugaan aksi balap liar di wilayah hukum Polsek Padas, Polres Ngawi tersebut.

Menurutnya, fasilitas yang dibangun menggunakan uang rakyat tidak boleh diperlakukan seolah-olah menjadi arena adu kecepatan tanpa aturan.

“Jangan sampai jalan yang dibangun dengan uang negara justru berubah menjadi sirkuit dadakan. Anggarannya miliaran, tetapi kalau pemanfaatannya dibiarkan tanpa ketertiban, yang dipertontonkan justru adu nyali tanpa tanggung jawab,” tegas Fauzan, Jumat (13/11/2026).

Ia menyampaikan, jalan umum dibangun untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk memfasilitasi kegiatan yang berpotensi mengancam keselamatan orang lain.

“Kalau ingin menjadi pembalap, silakan ke sirkuit. Jangan menjadikan jalan umum sebagai tempat seleksi siapa paling berani mengambil risiko. Jalan ini bukan arena gladiator, dan masyarakat bukan penonton yang harus mempertaruhkan keselamatannya,” ujarnya.

Fauzan juga menyindir ironi pemanfaatan infrastruktur tersebut.

“Jangan sampai pemerintah membangun jalan agar masyarakat bisa melintas dengan nyaman, tetapi segelintir orang justru mengubahnya menjadi lintasan adu kecepatan. Jalannya memang mulus, tetapi bukan berarti aturan lalu lintas ikut dihaluskan sampai hilang,” sindirnya.

Ia meminta jajaran Polsek Padas dan Polres Ngawi tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan atau jatuh korban sebelum mengambil tindakan.

Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan melalui patroli pada waktu-waktu rawan, penertiban aktivitas balap liar, serta edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja.

“Jangan menunggu ada korban baru ramai-ramai turun ke lapangan. Pencegahan itu tugas aparat sebelum terjadi peristiwa, bukan sekadar hadir setelah ada darah di jalan,” tandasnya.

Sebelumnya, ruas jalan yang sama juga menjadi perhatian publik terkait proyek Rekonstruksi Jalan Tambakromo–Campurasri senilai Rp10.220.882.908 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026.

Dalam pemberitaan sebelumnya, persoalan muncul setelah item pengamanan disebut dikerjakan ketika progres proyek telah mencapai 100 persen. Konsultan pengawas bahkan menyatakan item tambahan tersebut tidak masuk dalam volume kontrak maupun addendum.

Kini, persoalan di ruas yang sama berkembang pada aspek lain, yakni bagaimana fasilitas publik tersebut dimanfaatkan dan dijaga agar tidak disalahgunakan.

Fauzan berharap aparat kepolisian bersama pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut. Infrastruktur bernilai miliaran rupiah semestinya menghadirkan manfaat, bukan justru menjadi ruang bagi aktivitas yang mengancam keselamatan masyarakat.