Ada satu keajaiban kecil dalam administrasi pendidikan kita: uang yang tidak wajib dibayar terkadang memiliki tenggat, pengingat, loket, kuitansi, dan daftar mereka yang belum menyelesaikan pembayaran.

Namanya sumbangan sukarela.

Sukarela, tentu saja. Sebab begitulah bunyi istilahnya. Tidak ada kata wajib, tidak ada ancaman tertulis, dan tidak selalu ada kalimat yang secara terang-terangan menyatakan bahwa siswa harus membayar agar dapat memperoleh layanan pendidikan.

Namun, di antara kata sukarela dan praktik administrasi, terkadang terbentang jarak yang cukup lebar. Di atas kertas, orang tua bebas menentukan kemampuan. Dalam praktiknya, muncul istilah yang lebih administratif: tanggungan, penyelesaian pembayaran, batas waktu, dan pengingat bagi mereka yang belum menunaikan kewajiban.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak.

Jika sesuatu benar-benar sukarela, mengapa orang yang belum memberikannya harus terus diingatkan seolah-olah memiliki utang? Jika jumlahnya bergantung pada kemampuan, mengapa administrasinya berpotensi membuat orang tua merasa sedang mengejar target pembayaran?

Tentu, pengingat tidak otomatis merupakan pemaksaan. Komite sekolah berhak menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi. Masalah muncul ketika ajakan dan kewajiban mulai sulit dibedakan oleh orang yang menerima suratnya.

Sebab, dalam urusan pendidikan, tekanan tidak selalu datang dalam bentuk ancaman. Kadang-kadang ia cukup hadir sebagai selembar surat resmi.

Gratis, dengan Catatan Kaki

Kita kerap mendengar bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Sekolah negeri diselenggarakan untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, sementara pemerintah menyediakan anggaran melalui berbagai skema pembiayaan.

Tetapi kehidupan di lapangan tidak selalu sesederhana slogan.

Ada kebutuhan operasional yang belum terpenuhi. Ada fasilitas yang harus diperbaiki. Ada kegiatan yang ingin dikembangkan. Ada pula kebutuhan tambahan yang mungkin tidak seluruhnya dapat ditanggung oleh anggaran yang tersedia.

Semua itu nyata dan patut dibicarakan secara terbuka.

Namun, ketika kekurangan anggaran dijawab dengan penggalangan dana dari orang tua, pertanyaan mendasarnya tidak boleh berhenti pada berapa uang yang bisa dikumpulkan.

Kita perlu bertanya: kebutuhan apa yang belum terbiayai? Berapa kekurangannya? Sudahkah anggaran pemerintah digunakan secara tepat? Apakah kebutuhan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah, kebutuhan tambahan sekolah, atau program yang masih dapat ditunda?

Tanpa jawaban yang terukur, alasan kekurangan dana berisiko menjadi kalimat serbaguna. Ia dapat dipakai untuk menjelaskan hampir semua kebutuhan, mulai dari kegiatan rutin hingga pengembangan fasilitas.

Jika setiap kekurangan akhirnya diserahkan kepada orang tua, maka konsep pendidikan gratis perlahan-lahan memiliki catatan kaki yang tidak pernah dicetak pada spanduk penerimaan peserta didik baru.

Gratis bagi siapa? Gratis untuk kebutuhan yang mana? Dan siapa yang membayar sisanya?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bermaksud menafikan kebutuhan sekolah. Justru sebaliknya, transparansi anggaran diperlukan agar kebutuhan yang sungguh-sungguh penting memperoleh dukungan tanpa mengubah orang tua menjadi penanggung jawab otomatis atas setiap kekurangan.

Komite: Jembatan Partisipasi atau Loket Pembayaran?

Komite sekolah memiliki fungsi penting. Ia dapat menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat, menyampaikan aspirasi orang tua, memberikan pertimbangan, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui mekanisme yang dibenarkan oleh peraturan.

Komite bukanlah sesuatu yang harus dicurigai hanya karena menggalang dana.

Yang perlu diperiksa adalah cara penggalangan dana tersebut dilakukan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah membedakan penggalangan dana berbentuk bantuan dan sumbangan dari pungutan. Di Jawa Timur, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 juga mengatur penggalangan dana komite, termasuk persyaratan proposal, persetujuan, dan pertanggungjawabannya.

Artinya, partisipasi masyarakat bukanlah cek kosong yang dapat diisi dengan mekanisme apa saja.

Ada prosedur yang harus dipenuhi. Ada tujuan yang harus dijelaskan. Ada uang yang harus dicatat. Ada laporan yang harus dapat diperiksa.

Dan yang tidak kalah penting, ada perbedaan antara orang tua yang dengan sadar memilih menyumbang dan orang tua yang merasa tidak memiliki pilihan.

Perbedaan itu mungkin tidak selalu terlihat pada nama rekening atau judul surat. Ia justru terlihat dari praktik: apakah nominal telah ditetapkan, apakah orang tua bebas tidak membayar, apakah ada penagihan berulang, dan apakah siswa menghadapi konsekuensi ketika keluarganya tidak memberikan sumbangan.

Jika komite benar-benar menjadi jembatan partisipasi, ia seharusnya memastikan bahwa kemampuan ekonomi keluarga tidak menjadi ukuran martabat orang tua atau kedudukan siswa di sekolah.

Jembatan dibangun agar orang dapat menyeberang. Bukan agar setiap orang yang hendak melintas harus terlebih dahulu membayar tiket yang tidak pernah dinyatakan sebagai tiket.

Kalender Ujian dan Kalender Pembayaran

Ada pula persoalan yang lebih sensitif: waktu pengingat pembayaran.

Ketika surat mengenai sumbangan diterbitkan berdekatan dengan jadwal ujian atau penilaian, hubungan antara keduanya patut diperiksa. Bukan karena setiap surat yang terbit menjelang ujian pasti merupakan bentuk tekanan, melainkan karena pendidikan adalah ruang yang menuntut kehati-hatian lebih tinggi dalam memperlakukan peserta didik.

Surat pengingat dapat saja hanya bertujuan mengatur administrasi. Jadwal pembayaran dan jadwal ujian juga mungkin berdekatan secara kebetulan.

Namun, jika orang tua menangkap pesan bahwa pembayaran sebaiknya diselesaikan sebelum anak mengikuti kegiatan akademik, situasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.

Apakah pembayaran benar-benar tidak berkaitan dengan hak siswa mengikuti ujian? Apakah ada jaminan bahwa siswa yang orang tuanya tidak menyumbang tetap memperoleh layanan pendidikan tanpa perlakuan berbeda?

Pertanyaan ini harus dijawab dengan dokumen dan keterangan yang dapat diverifikasi, bukan sekadar asumsi.

Siswa tidak semestinya menjadi pihak yang menanggung tekanan dari perbedaan kemampuan ekonomi keluarganya. Mereka datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk menjadi penjamin pembayaran orang tuanya.

Ujian seharusnya mengukur pemahaman siswa terhadap pelajaran. Jangan sampai, dalam persepsi keluarga, kalender akademik berubah menjadi kalender kecemasan mengenai pembayaran.

Ketika Sukarela Menjadi Istilah, Bukan Pengalaman

Masalah sumbangan tidak cukup diselesaikan dengan menempelkan kata sukarela pada setiap surat penggalangan dana.

Sukarela harus dapat dirasakan oleh pemberi sumbangan, bukan hanya dibaca oleh penyelenggaranya.

Jika orang tua bebas memilih nominal, kebebasan itu harus nyata. Jika orang tua boleh tidak menyumbang, pilihan tersebut tidak boleh dibayangi ancaman, rasa malu, atau kekhawatiran terhadap layanan pendidikan anaknya.

Jika sekolah membutuhkan bantuan masyarakat, kebutuhan itu harus disampaikan secara jujur dan terperinci. Proposal harus menjelaskan peruntukan dana. Mekanisme penggalangan harus sesuai aturan. Penerimaan dan penggunaan uang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi tidak cukup dengan mengumumkan bahwa uang digunakan untuk kepentingan sekolah. Publik perlu mengetahui berapa yang direncanakan, berapa yang benar-benar diterima, ke mana uang dibelanjakan, dan apa hasilnya.

Orang tua bukan sekadar sumber dana. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang berhak memperoleh penjelasan tentang pengelolaan uang yang mereka berikan.

Karena itu, semakin besar penggalangan dana yang dilakukan, semakin besar pula kebutuhan akan keterbukaan.

Jangan sampai laporan pertanggungjawaban menjadi bagian yang paling sukarela dari seluruh proses: sukarela dibuat, sukarela disampaikan, dan sukarela dibuka kepada orang tua.

Jika Dana Kurang, Siapa yang Harus Menjawab?

Kekurangan anggaran sekolah merupakan persoalan kebijakan publik. Ia tidak seharusnya otomatis berubah menjadi persoalan pribadi setiap keluarga.

Jika dana operasional tidak mencukupi, pemerintah perlu menjelaskan dasar perhitungan alokasi, kebutuhan yang belum terpenuhi, dan langkah untuk menutup kesenjangan pembiayaan. Sekolah juga perlu menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia telah direncanakan dan digunakan secara tepat.

Di sisi lain, jika kebutuhan yang diajukan merupakan program tambahan, publik berhak mengetahui alasan dan prioritasnya.

Tidak semua keinginan sekolah harus otomatis menjadi kewajiban orang tua. Tidak semua kekurangan anggaran berarti pemerintah lalai. Dan tidak semua sumbangan merupakan pungutan terselubung.

Justru karena persoalannya tidak sesederhana itu, angka dan dokumen harus dibuka.

Bandingkan anggaran pemerintah dengan kebutuhan riil. Cocokkan proposal komite dengan realisasi pengeluaran. Periksa apakah dana yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk tujuan yang diumumkan.

Dari situ, masyarakat dapat membedakan kekurangan pembiayaan yang nyata dari perencanaan yang kurang matang, serta membedakan gotong royong yang sehat dari praktik yang berpotensi membebani keluarga secara tidak proporsional.

Pemerintah tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa masyarakat dapat membantu. Sekolah tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa kebutuhan terus bertambah. Komite pun tidak boleh menganggap bahwa persetujuan dalam rapat otomatis membuat semua bentuk pembayaran menjadi sukarela.

Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda, dan masing-masing harus bersedia menjelaskannya.

Jangan Jadikan Kemiskinan sebagai Biaya Tambahan

Bagian paling penting dari perdebatan ini adalah perlindungan terhadap siswa dari keluarga yang kurang mampu.

Sumbangan sukarela semestinya membuka ruang partisipasi bagi mereka yang ingin dan mampu membantu. Ia tidak boleh menciptakan lapisan sosial baru di dalam sekolah: mereka yang membayar dan mereka yang merasa berutang budi; mereka yang dapat memenuhi permintaan dan mereka yang harus mencari pinjaman agar tidak dianggap mengabaikan kewajiban.

Keluarga dengan penghasilan terbatas tidak kehilangan hak atas pendidikan bermutu hanya karena tidak sanggup berpartisipasi dalam penggalangan dana.

Sekolah juga tidak harus menanggung semua persoalan sendirian. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak lain dapat berkontribusi melalui mekanisme yang sah. Tetapi kontribusi tersebut harus disusun agar tidak menjadikan kemampuan membayar sebagai syarat terselubung untuk memperoleh layanan pendidikan.

Pendidikan adalah investasi sosial. Jika pembiayaannya ditata tanpa memperhatikan ketimpangan kemampuan ekonomi, investasi itu justru dapat memperlebar jarak antara keluarga yang mampu dan yang kesulitan.

Di sinilah komite harus menunjukkan perannya yang paling mulia: memastikan partisipasi masyarakat memperkuat sekolah, bukan membuat sebagian orang tua merasa semakin kecil di hadapan sekolah.

Yang Perlu Diaudit Bukan Hanya Uangnya, tetapi Juga Caranya

Kita tidak perlu memusuhi komite sekolah. Kita juga tidak perlu menganggap setiap sumbangan sebagai pelanggaran.

Yang perlu ditolak adalah kaburnya batas antara ajakan dan kewajiban, antara gotong royong dan penagihan, antara kebutuhan nyata dan permintaan yang tidak dijelaskan secara memadai.

Jika sebuah sumbangan benar-benar sukarela, biarkan sifat sukarelanya dibuktikan melalui mekanisme yang terbuka. Jika kebutuhan sekolah memang belum terbiayai, tunjukkan angka dan dokumennya. Jika uang telah dikumpulkan, buka laporan penggunaannya.

Tidak ada alasan untuk takut pada transparansi apabila seluruh proses telah berjalan dengan benar.

Maka, pertanyaan yang patut diajukan bukan sekadar berapa besar sumbangan yang diminta dari orang tua. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang menetapkan kebutuhan, siapa yang menyetujui penggalangan dana, siapa yang mengelola uang, dan siapa yang memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi pihak yang menanggung konsekuensi?

Sebab, pendidikan tidak boleh menjadi ruang tempat istilah sukarela terdengar begitu indah, sementara orang tua diam-diam merasa tidak punya pilihan.

Jika sumbangan benar-benar sukarela, kebebasan untuk tidak menyumbang harus sama nyatanya dengan kebebasan untuk memberi.

Penulis: Anwar Wahyudi, S.I.Kom