KOTA MADIUN, TENDENSIUS — Kejanggalan nilai kontrak paket pengawasan pembangunan saluran lingkungan di Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun, yang sempat tercantum mencapai Rp34,6 miliar dalam aplikasi Inaproc, akhirnya mendapat klarifikasi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Madiun.

Paket Pekerjaan tahun 2025 bertajuk Pengawas Pembangunan Saluran Lingkungan Kelurahan Rejomulyo tersebut tercatat memiliki pagu anggaran Rp35 juta dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp34,9 juta. Namun, pada kolom harga kontrak justru tertulis Rp34.609.000.000 atau sekitar Rp34,6 miliar.

Angka tersebut terpaut sangat jauh dari pagu dan HPS, bahkan mencapai sekitar 1.000 kali lipat dari nilai yang semestinya.

Menanggapi temuan tersebut, Kepala Bagian PBJ Kota Madiun, Malik Asmany, membenarkan adanya kesalahan penginputan data secara manual oleh dinas terkait.

“Suwun infonya dibantu cek, ada salah input manual di dinas ybs,” ujar Malik Asmany saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).

Malik juga menyatakan pihaknya akan membantu melakukan pengecekan terhadap data yang dimaksud agar kekeliruan tersebut dapat segera diluruskan.

Konfirmasi lanjutan kemudian dilakukan kepada Bidang SDA Dinas PUPR Kota Madiun. Heru dari Bidang SDA menyampaikan bahwa data paket tahun anggaran 2025 tersebut telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang semestinya.

“Untuk data sudah disesuaikan dengan nilai kontrak yang mestinya, sehingga nilai kontrak masih di bawah HPS,” jelas Heru melalui pesan singkat.

Keterangan tersebut menunjukkan adanya tindak lanjut koreksi terhadap anomali data yang sebelumnya tampil di aplikasi Inaproc. Dengan demikian, nilai Rp34,609 miliar yang sempat tercantum bukan merupakan nilai kontrak sebenarnya sebagaimana diklarifikasi pihak terkait.

Meski telah dikoreksi, peristiwa ini tetap menjadi catatan penting dalam tata kelola informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasalnya, data yang ditampilkan dalam sistem pengadaan menjadi salah satu rujukan publik untuk memantau penggunaan anggaran serta mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah.

Kesalahan input manual yang menghasilkan selisih hingga ribuan persen menunjukkan pentingnya pemeriksaan berlapis sebelum data pengadaan dipublikasikan. Akurasi bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Koreksi setelah adanya temuan dan konfirmasi media patut diapresiasi. Namun, penguatan mekanisme verifikasi internal tetap diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang pada paket pengadaan lainnya.