Tendensius.com, MADIUN – Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Madiun terus memperkuat sistem jaminan kesehatan agar tidak berhenti sekadar pada angka kepesertaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga hingga tingkat desa.
Melalui Dinas Kesehatan, Pemkab Madiun menggelar Pertemuan Lintas Sektor Menuju Madiun Sehat dengan tema Peran Jaminan Kesehatan dalam Kesejahteraan Masyarakat di Ruang Rapat Graha Eka Kapti, Puspem Mejayan, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, Wakil Bupati dr. Purnomo Hadi, kepala OPD terkait, camat se-Kabupaten Madiun, kepala puskesmas, perwakilan RSUD Kabupaten Madiun, hingga sejumlah kepala desa.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dr. Heri Setiyana menyampaikan, pertemuan ini menjadi forum koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai evaluasi kepesertaan hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Ia menjelaskan, hingga awal Mei 2026 jumlah peserta JKN di Kabupaten Madiun mencapai 734.149 jiwa dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,89 persen. Sementara capaian Universal Health Coverage (UHC) berada di angka 99,39 persen.
“Dinas Kesehatan bersama lintas sektor terus melakukan sosialisasi, edukasi, pemutakhiran data kepesertaan, serta peningkatan mutu layanan kesehatan,” ujarnya.
Meski capaian kepesertaan hampir menyentuh seluruh penduduk, pemerintah daerah menyadari tantangan berikutnya bukan lagi sekadar membagikan kartu kepesertaan, tetapi memastikan masyarakat benar-benar mudah mendapatkan pelayanan kesehatan.
Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak masyarakat sekaligus kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
“Kesehatan dan jaminan sosial adalah hak masyarakat sekaligus kewajiban negara. Karena itu seluruh elemen pemerintahan, mulai kabupaten hingga desa, harus ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurut dr. Pur, validasi data menjadi persoalan penting agar bantuan kesehatan tepat sasaran. Karena itu, sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dukcapil, BPJS Kesehatan, camat hingga kepala desa harus terus diperkuat.
“Data harus benar-benar valid dan diperbarui terus. Dengan begitu pemerintah daerah bisa memetakan warga yang membutuhkan prioritas layanan kesehatan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa kesehatan menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah sesuai visi bersih, sehat, dan sejahtera.
“Tidak ada orang yang tidak ingin sehat. Karena itu pemerintah harus hadir memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Mas Hari juga meminta seluruh aparatur pemerintah dan tenaga kesehatan aktif membantu masyarakat mengakses layanan JKN agar tidak ada lagi warga yang kesulitan berobat akibat persoalan administrasi.
“Kami ingin seluruh masyarakat terlayani. Jangan sampai ada warga kesulitan berobat karena persoalan administrasi BPJS,” tandasnya.
Bupati turut menekankan pentingnya kehadiran petugas kesehatan langsung di tengah masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai kegiatan desa.
“Setiap ada kegiatan masyarakat, petugas kesehatan harus hadir. Dengan begitu kondisi kesehatan warga bisa terus dipantau,” tambahnya.
Sejak 2023, Kabupaten Madiun diketahui mampu mempertahankan status UHC Prioritas. Namun di balik tingginya angka kepesertaan tersebut, pemerintah daerah tampaknya mulai menyadari satu hal penting: masyarakat tidak hanya membutuhkan kartu jaminan kesehatan, tetapi juga pelayanan yang cepat, mudah, dan benar-benar hadir saat dibutuhkan.
