Dalam proses pengadaan pemerintah, ada satu tahap yang biasanya dianggap sebagai garis akhir: penetapan pemenang tender.
Bagi kontraktor, momen itu bukan sekadar formalitas.
Di situlah perusahaan mulai menyiapkan banyak hal: mobilisasi alat, rencana kerja, hingga pengaturan keuangan proyek.
Namun di Ponorogo, sembilan paket proyek peningkatan jalan dengan total nilai lebih dari Rp32 miliar justru berhenti tepat setelah garis akhir itu tercapai.
Tender sudah berjalan.
Evaluasi sudah dilakukan.
Dan pemenang sudah ditetapkan.
Tetapi sebelum kontrak diteken, keputusan datang: tender dibatalkan.
Alasannya bersifat administratif: sumber pembiayaan berasal dari pinjaman daerah yang proses perjanjiannya belum selesai.
Bagi pemerintah, keputusan tersebut mungkin bagian dari kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
Namun dari sisi pelaku usaha, situasinya tentu berbeda.
Lima kontraktor yang sebelumnya diumumkan sebagai pemenang proyek , CV Wahyu Kusuma, CV Mustika Karya, CV Sartika, CV Berlian Indah, dan CV Aisyah 27, pada akhirnya hanya bisa menerima keputusan tersebut.
Padahal, dalam praktik proyek konstruksi, proses tender bukan perkara sederhana.
Perusahaan biasanya telah mengeluarkan berbagai biaya sejak awal, mulai dari penyusunan dokumen penawaran hingga persiapan teknis.
Ketika pemenang sudah ditetapkan, secara psikologis proyek itu sudah dianggap hampir berjalan.
Namun kenyataannya, garis finish itu ternyata belum benar-benar garis akhir.
Yang juga menarik, enam perusahaan hampir selalu muncul sebagai peserta dalam sembilan paket tersebut, yakni:
- CV Abi Putra
- CV Wahyu Kusuma
- CV Mustika Karya
- CV Sartika
- CV Berlian Indah
- CV Aisyah 27
Fenomena ini menunjukkan bahwa kompetisi proyek jalan di daerah tersebut berada dalam lingkar kontraktor yang relatif terbatas.
Dalam konteks itu, pembatalan tender bukan hanya menghentikan proyek jalan yang direncanakan pemerintah, tetapi juga menunda peluang kerja bagi pelaku usaha lokal yang telah mengikuti proses lelang hingga tahap akhir.
Di sisi lain, publik tentu berharap ada sinkronisasi yang lebih matang antara perencanaan proyek dan kepastian sumber pembiayaan.
Sebab ketika tender sudah berjalan sampai penetapan pemenang, harapan bukan hanya muncul di pihak pemerintah atau masyarakat yang menunggu pembangunan jalan.
Harapan itu juga ada pada para pelaku usaha yang telah mengikuti prosesnya.
Dan ketika semua itu harus berhenti di tengah jalan, pertanyaan sederhana kembali muncul di ruang publik:
Apakah ini sekadar penyesuaian administrasi anggaran,
atau ada perencanaan yang belum sepenuhnya matang sejak awal?
Bagi lima kontraktor yang sempat dinyatakan menang, jawabannya mungkin tidak terlalu penting.
Karena yang tersisa kini hanyalah satu keadaan yang sama bagi semua pihak: menunggu kepastian.
