Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintervensi tata kelola Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, dengan menyoroti secara spesifik dua area paling krusial dan sensitif dikorupsi, yaitu mekanisme pengadaan barang/jasa (PBJ) dan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Koordinasi ini, sebagai upaya memperkuat pencegahan korupsi di tingkat daerah, dengan menekankan nilai transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran daerah. Dalam […]