Kasus OTT di lingkungan Pemerintah Kota Madiun bukan sekadar perkara suap biasa. Ia adalah potret telanjang bagaimana kekuasaan, jika kehilangan etika, dapat memelintir kebijakan publik menjadi mesin setoran yang rapi, sistematis, dan nyaris tanpa rasa bersalah.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, istilah “dana CSR” muncul bukan sebagai program sosial, melainkan sebagai dalih penarikan uang ratusan juta rupiah dari pihak yang sedang membutuhkan izin. Akses jalan, fasilitas publik yang semestinya menjadi hak diduga berubah menjadi komoditas kekuasaan, diberi label “uang sewa” selama 14 tahun, lalu dikaitkan dengan kebutuhan CSR.
Skema ini terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Ada arahan dari pucuk pimpinan. Ada pejabat teknis sebagai operator. Ada pihak swasta sebagai penadah. Ada rekening perusahaan sebagai penampung. Rantai ini mencerminkan dugaan praktik pemerasan terstruktur, di mana jarak sengaja diciptakan agar pengambil keputusan tetap tampak “bersih”, sementara uang mengalir melalui tangan-tangan kepercayaan. Yang paling memalukan: nama CSR dijadikan topeng.
CSR, yang seharusnya menjadi simbol kepedulian sosial, justru diduga dipakai sebagai legitimasi moral untuk menarik setoran. Seolah-olah pemerasan bisa disucikan asal dibungkus jargon kepentingan publik. Seolah-olah memalak lembaga pendidikan bisa dibenarkan atas nama “pembangunan”.
Jika konstruksi ini benar, maka yang terjadi bukan hanya korupsi, tetapi pembajakan kebijakan negara. Dunia pendidikan menjadi korban. Iklim investasi dirusak. Perizinan kehilangan makna pelayanan. Pemerintahan daerah kehilangan legitimasi moral.
Lebih berbahaya lagi, skema seperti ini bukan hal baru. Ini pola lama yang terus hidup: izin dipersulit, akses dijadikan alat tawar, lalu “solusi” ditawarkan dalam bentuk setoran. Bedanya, kini baju yang dipakai lebih halus: CSR.
Kasus Madiun seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Bahwa sektor perizinan adalah ladang basah korupsi, dan CSR adalah celah empuk yang bisa dipelintir kapan saja.
Publik kini menunggu satu hal: keberanian KPK. Bukan hanya menangkap kurir dan perantara, tetapi membongkar aktor intelektual, pengarah kebijakan, dan pusat kendali skema ini. Karena jika yang tumbang hanya lapisan bawah, maka pesan yang sampai ke birokrasi jelas: sistem tetap aman, asal tangan pimpinan tetap bersih.
OTT bukan tujuan. Ia hanya pintu. Yang lebih penting adalah membongkar siapa yang mengubah negara menjadi pasar, izin menjadi dagangan, dan CSR menjadi alat pemerasan. Dan jika itu tidak dilakukan, maka satu hal pasti: kasus Kota Madiun bukan yang terakhir.
