tendensius.com/, Surabaya | Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (14/3/2025). Rakor ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Turut hadir, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, Walikota/Bupati se-Jawa Timur, termasuk Bupati Madiun, Hari Wuryanto, S.H. M.Ak mengingat Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung padi nasional. Selain itu, hadir pula pimpinan OPD Pemprov Jawa Timur, Sekda dan Kepala Bappeda Kota/Kabupaten se-Jatim serta Kepala BPS Jawa Timur.
Dalam rakor ini, Gubernur Khofifah menyebut bahwa di tahun ini diharapkan terjadi peningkatan produksi padi, sehingga target produksi Gabah Kering Panen (GKP) secara nasional mencapai 12,7 juta ton.
“Jadi kita optimis mencapai target peningkatan GKP sebanyak 12,7 juta ton, jika 488.379 hektar lahan kurang produktif ini dapat dioptimalisasi dan terairi dengan baik,” ujarnya.
Disamping itu, Gubernur Khofifah menambahkan jika pemerintah daerah diminta untuk mengawasi panen raya secara ketat melalui kepala desa guna meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Timur.
Di sisi lain, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono mendukung dan berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan dengan mengoptimalkan lahan infrastruktur irigasi. Salah satu area yang menjadi perhatian untuk mendukung ketahanan pangan meliputi Bendungan Bagong di Kab. Trenggalek dan Bendungan Karangnongko di Kab. Bojonegoro.
“Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan di daerah. Maka sebagai sarana pendukung mewujudkan ketahanan pangan, maka kita siap untuk mengoptimalkan saluran irigasi,” ujarnya.
Hal lain disampaikan Zulkifli Hasan bahwa untuk mencapai target swasembada pangan dan target nasional lainnya adalah dengan menjalankan pemerintahan yang clean and clear Government.(*)
