tendensius.com/, Trenggalek | Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyampaikan pidato awal menjabat di ruang Sidang Paripurna DPRD, Kamis (6/3/2025). Dalam pidato awal ini juga disampaikan pidato Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang dibacakan langsung oleh Asisten Perekonomian, Sekda Provinsi Jawa Timur, Joko Irianto.
Banyak hal yang disinggung oleh Bupati Trenggalek dalam pidato awalnya mulai dari Instruksi Presiden mengenai efisiensi yang diamanatkan Inpres nomor 1 tahun 2025, pengusulan perubahan SOTK hingga visi misi yang diusung oleh pemerintahannya periode 5 tahun mendatang.
Dalam pidatonya bupati muda itu tidak membaca teks yang disiapkan karena banyak hal di benaknya yang mau disampaikan langsung dari hati ke hati kepada rakyatnya melalui perwakilan di parlemen.
Diawal pidatonya Bupati Trenggalek itu bersyukur tidak terjadi pemungutan ulang di daerahnya.
“Perlu disyukuri karena banyak daerah yang kesulitan menggelar pemilihan ulang,” ucapnya.
Kemudian mengenai efisiensi sesuai penerapan inpres nomor 1 tahun 2025 yang merupakan arahan presiden. Pada tahap 1 Pemkab Trenggalek bisa menyisir anggaran sebesar Rp. 49 miliar. Nominal ini akan digunakan kembali untuk kegiatan yang sudah dipersiapkan untuk mendukung pelayanan standart minimal dibidang kesehatan dan pendidikan.
Dari penerapan itu terdapat sisa Rp. 14 miliar. Rp. 14 miliar ini kemudian digunakan dulu untuk pembangunan infrastruktur. Perlu diketahui bersama pengurangan DAU dan DAK kurang lebih Rp. 60 miliar, dan ini kebanyakan gunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tidak berhenti disini Mas ipin meminta kembali kepada TAPD untuk melakukan penyisiran tahap 2.
Diawal pemerintahannya, fokus pertama pertama yang dilakukan Dinas PU membentuk Satgas Daya (Satuan Tugas dan Kelompok Swadaya) anti jalan berlubang. Hal ini perlu dilakukan karena anggaran yang sempit sehingga peningkatan kualitas jalan, pembangunan full belum bisa dilakukan normal. Dalam situasi ini Bupati Trenggalek itu memfokuskan kepada keamanan masyarakat.
Dalam pidatonya kepala daerah yang ditunjuk menjadi Pjs. Ketua APKASI itu juga menceritakan langkah Presiden Prabowo yang memberikan contoh hasil efisiensi digunakan untuk sesuatu yang produktif.
“Dalam hal ini adalah Daya Anagata Nusantara, atau yang kita kenal BPI Danantara. Maka di daerah kita harus mengambil semangat yang sama. Tentu dengan skala dan kewenangan di daerah,” imbuhnya.
Apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan peran kerja satuan pemerintah daerah yang memungkinkan untuk meleverage kemampuan viskal kita. Atau bahasa kasarnya meningkatkan pendapatan rakyat. Kalau pendapatan rakyat meningkat maka belanja rakyat meningkat. Kalau belanja rakyat meningkat maka pendapatan daerah juga meningkat.
Mas Ipin mencoba meyakinkan usulan perombakan SOTK, tidak akan menciderai semangat efisiensi itu sendiri. Satker-satker yang bisa memunculkan pendapatan coba dikuatkan. Kemudian satker-satker lain yang mungkin mempunyai fungsi yang sama dengan dinas lain dilebur.
“Jadi tidak menambah jumlah jabatan, tunjangan jabatan, atau tidak menambah fasilitas kantor dan lain sebagainya,” jelasnya.
Salah satu SOTK baru yang disinggung diantaranya Badan Penerimaan Daerah menurutnya OPD ini nanti menjadi penting karena dirinya ingin punya peta dasar potensi pendapatan, sekaligus management aset. Bupati Trenggalek juga menceritakan pengalaman pulang dari DPD RI komisi I yang sedang mewacanakan revisi undang-undang nomor 23 tahun 2014.
Sebagai Pjs. ketua Umum APKASI dirinya dimintai beberapa masukan. Salah satu yang disampaikan dalam revisi tersebut, diminta juga memuat terkait dengan hal-hal yang mengenai pemerintahan. Tidak hanya soal kewenangan, namun juga bagaimana dengan daerah yang urusannya telah dibagi mulai dari provinsi dengan kota dan kabupaten itu bisa memanfaatkan kewenangannya untuk kemandirian viskal.
Dirinya juga minta nanti dikaji tentang PP 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah. Dicontohkan bila bupati ingin mensukseskan program Presiden Prabowo mengenai ketahanan pangan. Punya sawah dan ingin cetak produksinya tinggi, sedangkan petani muda malas bertani. Boleh tidak bupati berikan, tidak usah setor dulu. Manut, prosedurnya di ikuti, produksinya banyak dan nanti dibantu pasti serapannya di Bulog dan gudang penggilingan sesuai harga yang sudah ditetapkan pemerintah baru bayar. Memungkinkan apa tidak seperti ini.
Tapi kalau di PP, pengalihan dan pemanfaatan, berdasarkan penilaian (appraisal). Bila sudah keluar penilaian kebanyakan masyarakat tidak mau dengan harga yang tidak terjangkau. Akhirnya aset yang ada tidak terpakai dan ketahanan pangan belum tentu bisa tercapai.
Kalau pusat punya aset pengelolaan Danantara di daerah, bupati juga berharap punya kewenangan mengelola aset untuk bisa lebih produktif. Badan penerimaan daerah, harapannya nanti bisa bersinkronisasi dengan UPT Dinas Pendapatan, Perpajakan, dengan DJPK yang ada di Kediri sehingga pendapatan kita bisa meningkat.
Selanjutnya terkait pemisahan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Alasan bupati, olahraga dengan sarana dan prasarana olahraganya sebenarnya bisa menjadi sumber pendapatan.
“Sebagai contoh komunitas saya sepak bola, kalau ingin main fun football dibelain main di tempat bagus. Urunan per orang Rp. 200 ribu untuk sewa main di Solo. Pernah sampai di Jakarta. Kita mencoba memisahkan dengan maksud mengkomersialkan, sesuai dengan harga pasar. Harapannya pendapatan bisa juga bertambah,” lanjutnya.
Penambahan dinas atau satuan kerja dimaksudkan untuk bisa mencapai satuan indikator utama. Menuju kemandirian fiskal dengan memprioritaskan satuan-satuan kerja penghasil yang bisa menambah fiskal daerah.
Menyinggung visi misi 5 tahun ini “Mewujudkan Trenggalek Adil dan Makmur” Mas Ipin mengajak seluruh elemen untuk membangun perekonomian, secara inklusif dan regeneratif.
“Mari kita bangun perekonomian kita secara inklusif dan regeneratif. Secara regeneratif ini artinya bukan cabang-cabang ekonomi yang merusak yang dinikmati generasi sekarang akan tetapi menjadi bencana bagi generasi mendatang. Kita ingin hilirisasi sektor perkonomian kita, seperti perikanan, kemudian sektor industri mulai dari Cengkeh kita, Tembakau kita, industri perikanan kita, Porang kita, industri pertanian kita. Apalagi Pak Presiden memerintahkan akan terbentuknya 70 ribu koperasi merah putih di Indonesia yang akan dikelola oleh desa-desa yang akan menjadi offtaker pertama bagi hasil pangan yang diproduksi oleh masyarakat,” pungkasnya.
Tentu ini kan menggenerate sangat besar sekali. Ekonomi kerakyatan itu akan tercermin pada sikap pemerintah dan kita akan mewujudkan itu 5 tahun kedepan. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga amanat undang undang. Program-program yang bersifat kolaborasi, gotong royong masyarakat di saat efisiensi anggaran seperti ini harus dijadikan pilihan prioritas kita. Kalau anggaran unlimited program apapun mungkin bisa dilaksanakan. Tapi anggaran kita yang seperti ini yang kita butuhkan gotong royong, kita kumpulkan semua kemampuan masyarakat untuk dijadikan sesuatu.(*)
