NGAWI, TENDENSIUS – Rangkaian observasi Media Tendensius terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Kabupaten Ngawi berlanjut ke Kecamatan Karangjati, Rabu (22/07/2026). Setelah sebelumnya ditemukan sejumlah catatan di wilayah Kwadungan, Pangkur, dan Padas, pola serupa kembali terlihat. Mulai dari dugaan perubahan lokasi pekerjaan, papan informasi proyek yang tidak ditemukan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diabaikan, hingga keberadaan atribut partai politik di area pekerjaan.
Di Desa Ploso Lor, pembangunan saluran irigasi terlihat terhenti setelah baru dikerjakan beberapa meter. Berdasarkan keterangan petani setempat, lokasi awal pekerjaan disebut berbenturan dengan lahan tanaman melon milik warga sehingga pelaksanaan proyek dipindahkan ke titik lain.
Di lokasi pengganti tersebut, pekerjaan terus berlangsung. Namun, papan informasi proyek tidak tampak terpasang dan para pekerja juga terpantau tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).
Salah seorang pekerja membenarkan bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan merupakan pindahan dari lokasi sebelumnya.
“Iya, pindahan dari sana karena masalah lahan melon,” ujarnya.
Namun saat ditanya mengenai nama HIPPA maupun ketua atau penanggung jawab kegiatan, pekerja tersebut mengaku tidak mengetahui.
“Saya baru ikut kerja, tidak tahu siapa ketuanya,” katanya.
Temuan serupa dijumpai di Desa Legundi, pada kegiatan P3A Tirta Aji Lestari. Meski papan informasi proyek yang memuat kewajiban penggunaan APD berdiri di lokasi, seluruh pekerja justru terlihat bekerja tanpa perlengkapan keselamatan.
Kondisi yang sama juga ditemukan pada kegiatan P3A Harjuno Lestari Desa Rejuno, di mana para pekerja kembali terpantau mengabaikan penggunaan APD selama pekerjaan berlangsung.
Sementara itu, pada kegiatan P3A Tirto Rejomulyo, selain tidak ditemukannya penggunaan APD, hasil observasi menunjukkan beberapa bagian pasangan batu tampak belum terisi spesi secara penuh. Pada sisi barat bangunan, konstruksi bahkan terkesan langsung bertumpu di atas tanah dengan lantai kerja, tanpa terlihat adanya pasangan batu dasar. Temuan tersebut memerlukan penjelasan teknis dari pelaksana maupun pengawas pekerjaan mengenai kesesuaiannya dengan spesifikasi yang berlaku.
Di Desa Sidokerto, papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi pekerjaan. Ironisnya, atribut keselamatan berupa helm dan rompi justru ditemukan tergeletak di sekitar area proyek, bukan digunakan oleh para pekerja.
Temuan yang cukup menyita perhatian berada di Desa Sidorejo, tepatnya pada kegiatan P3A Rejo Utomo Tirto. Selain pekerjaan masih berlangsung dalam kondisi saluran berair dan para pekerja tidak menggunakan APD, di lokasi juga tampak berdiri salah satu bendera partai politik.
Sepanjang rangkaian observasi Tendensius di sejumlah lokasi P3TGAI Kabupaten Ngawi, keberadaan atribut partai politik di area pekerjaan baru kali ini ditemukan. Kehadiran atribut tersebut belum tentu berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Namun, mengingat P3TGAI merupakan program pemerintah yang dibiayai APBN, keberadaannya berpotensi memunculkan beragam persepsi sehingga layak memperoleh penjelasan dari pihak terkait.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, Ketua DPD LSM Gempur Jawa Timur, M. Fauzan, menilai pelaksanaan P3TGAI perlu dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya dari hasil akhir pekerjaan, tetapi juga sejak tahap perencanaan.
“Perubahan lokasi pekerjaan akibat persoalan lahan menunjukkan adanya pertanyaan terhadap kualitas perencanaan awal. Survei lapangan semestinya dilakukan secara cermat sebelum titik pekerjaan ditetapkan. Bila setelah pekerjaan berjalan baru diketahui lokasi bermasalah, maka wajar apabila publik mempertanyakan apakah proses perencanaannya sudah dilakukan secara memadai,” tegas Fauzan.
Menurutnya, temuan-temuan lain yang berulang di berbagai lokasi juga tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
“Kalau pola yang sama terus muncul, mulai dari APD yang tidak dipakai, papan proyek yang tidak terpasang, pekerjaan dilakukan saat saluran masih berair, tentu ini menjadi bahan evaluasi bersama. Program pemerintah harus dijalankan sesuai petunjuk teknis dan prinsip transparansi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Fauzan menambahkan bahwa penerapan K3 bukan sekadar memenuhi administrasi, melainkan bagian dari perlindungan terhadap pekerja.
“Helm dan rompi tidak dibuat untuk menjadi pajangan. Keselamatan kerja harus menjadi budaya yang ditegakkan oleh seluruh pihak yang terlibat, bukan bergantung pada kebiasaan masing-masing pekerja,” imbuhnya.
Terkait ditemukannya bendera partai politik di lokasi pekerjaan, Fauzan berharap seluruh pelaksana kegiatan menjaga netralitas ruang publik.
“Program pemerintah adalah milik masyarakat, bukan ruang untuk memunculkan identitas politik tertentu. Sebaiknya area pekerjaan tetap steril dari atribut yang dapat memunculkan persepsi berbeda di masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, Tendensius masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan atas berbagai temuan hasil observasi tersebut. Ruang hak jawab tetap dibuka sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.
