MADIUN, TENDENSIUS – Penguatan koordinasi pengelolaan irigasi, penyusunan pola tata tanam, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani menjadi fokus Sidang II Komisi Irigasi Kabupaten Madiun Tahun 2026, Selasa (10/11/2026).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis, menyampaikan tiga agenda utama yang diharapkan menjadi hasil sidang, yakni penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan alokasi air, peningkatan kapasitas HIPPA/GP3A, serta penyusunan usulan prioritas infrastruktur irigasi.
“Harapan kita dari sidang Komisi Irigasi ini segera tersusunnya rencana tata tanam global dan alokasi air. Kemudian peningkatan kapasitas teman-teman HIPPA atau GP3A, serta penyusunan usulan prioritas infrastruktur,” jelas Boby.
Ia juga mendorong peningkatan frekuensi sidang Komisi Irigasi. Selama ini pertemuan dilaksanakan dua kali setahun. Mulai 2027, PUPR mengusulkan agar koordinasi ditingkatkan menjadi empat kali dalam setahun.
“Kalau cuma dua kali, skema pola tanam itu kurang bisa mendapat masukan, kurang sempurna. Mungkin mulai tahun depan dilaksanakan setahun empat kali,” ungkapnya.
Menurut Boby, pertemuan lebih intensif diperlukan agar pembahasan pola tanam dan kebutuhan air dapat menyesuaikan perubahan musim serta masa tanam. Dengan demikian, persoalan irigasi bisa diantisipasi melalui koordinasi lebih awal.
Tiga Kewenangan, Satu Kebutuhan Petani
Boby menjelaskan, infrastruktur irigasi di Kabupaten Madiun terbagi dalam tiga kewenangan, yakni pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Kondisi ini menjadi tantangan karena pemerintah daerah tidak dapat menggunakan APBD untuk menangani seluruh jaringan yang bukan kewenangannya.
“Dengan keterbatasan anggaran dan kewenangan, kita juga tidak bisa intervensi untuk infrastruktur irigasi yang ada di kewenangan pusat dan provinsi,” jelasnya.
Karena itu, penyusunan prioritas dan koordinasi lintas pemerintahan menjadi penting agar kebutuhan petani tetap dapat diperjuangkan.
PUPR juga berupaya mencari dukungan pemerintah pusat melalui program Inpres. Kabupaten Madiun memperoleh anggaran Rp19 miliar pada 2026, meningkat dari Rp17 miliar pada 2025.
HIPPA dan GP3A Jadi Penghubung dengan Petani
Selain pembangunan fisik, penguatan HIPPA dan GP3A menjadi perhatian. Kelembagaan petani tersebut diharapkan mampu menyampaikan hasil sidang kepada para pengguna air sekaligus menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan di lapangan.
Boby menegaskan, salah satu komitmen PUPR adalah mendukung pengurangan risiko gagal panen, baik pada musim kemarau maupun penghujan.
“Komitmen kita mengurangi gagal panen di musim-musim menyimpang, musim kemarau maupun musim penghujan,” katanya.
Sidang juga menyinggung perlindungan sekitar 87 persen lahan baku sawah dan penataan ruang Kabupaten Madiun. Upaya tersebut berkaitan dengan keberlanjutan lahan pertanian sekaligus penyesuaian tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui sidang ini, Komisi Irigasi diharapkan menghasilkan perencanaan yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar catatan rapat. Penyusunan tata tanam, pengaturan alokasi air, penguatan kelembagaan petani, dan prioritas infrastruktur menjadi pekerjaan bersama untuk menjaga keberlanjutan pertanian Kabupaten Madiun.
Sebab, keberhasilan irigasi bukan hanya diukur dari pembangunan saluran, tetapi juga dari kepastian air yang sampai ke lahan petani saat dibutuhkan.


