MADIUN, TENDENSIUS – Pelaksanaan sejumlah paket pengadaan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Madiun untuk Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Data pengadaan yang dihimpun LSM GARIS PAKEM MANDIRI dari INAPROC menunjukkan sejumlah paket masih tercatat dengan status yang belum berlabel completed. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara status dalam sistem pengadaan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan data yang dihimpun LSM GARIS PAKEM MANDIRI, terdapat delapan paket berstatus ON PROCESS dengan nilai keseluruhan sekitar Rp1,19 miliar. Paket-paket tersebut antara lain pengadaan natura dan sembako untuk pencegahan stunting, panti, lansia, eks psikotik, anak yatim, serta penyandang disabilitas.
Selain itu, terdapat empat paket yang tercatat dengan status KONTRAK SEDANG BERJALAN, dengan nilai total sekitar Rp175,87 juta. Paket tersebut meliputi pembangunan garasi, renovasi atap, jasa konsultansi perencanaan, serta jasa konsultansi pengawasan pekerjaan atap dan garasi.
Data yang sama juga mencatat 22 baris transaksi dengan status MELAKUKAN PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN, senilai sekitar Rp321,64 juta. Sementara tujuh baris transaksi lainnya tercatat berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM, dengan nilai sekitar Rp145,70 juta.
Perlu ditegaskan, jumlah 22 dan tujuh tersebut merupakan jumlah baris transaksi dalam data, bukan serta-merta jumlah paket pengadaan yang berbeda. Status-status tersebut juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Namun, pencatatan itu patut memperoleh penjelasan, terutama terkait kesesuaian data administrasi, progres pekerjaan, proses pembayaran, serta bukti serah terima hasil pengadaan.
Sorotan ini semakin mengemuka karena paket-paket tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelayanan sosial, termasuk bantuan natura dan sembako bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kejelasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi hal penting untuk memastikan bahwa pengadaan benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat kepada penerima.
Pernyataan Sekdin Dinsos
Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Tarnu Ashidiq, menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2025 pada prinsipnya telah selesai.
“Mas prinsip kalau untuk anggaran 2025 sudah selesai semua to mas sekarang ini sudah pada akhir tahun anggaran 2026 mas,” jawab Tarnu.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari klarifikasi pihak Dinas Sosial. Namun, penjelasan mengenai selesainya anggaran secara umum belum sepenuhnya menjawab pertanyaan spesifik terkait sejumlah status paket yang masih tercatat ON PROCESS maupun KONTRAK SEDANG BERJALAN.
Untuk memperjelas persoalan, diperlukan penjelasan lebih rinci mengenai apakah status dalam sistem belum diperbarui, apakah pekerjaan telah selesai secara fisik, serta apakah seluruh dokumen pendukung seperti kontrak, perubahan kontrak bila ada, berita acara serah terima, dan bukti pembayaran telah tersedia.
Dengan demikian, publik tidak hanya memperoleh keterangan bahwa anggaran telah selesai, tetapi juga mendapatkan penjelasan yang dapat diuji melalui dokumen dan bukti pelaksanaan.
LSM GARIS PAKEM MANDIRI Soroti Status Paket dan Penyedia
Ketua LSM GARIS PAKEM MANDIRI, Rohman Saebudin alias Udin Pakem, menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan penelusuran terhadap pelaksanaan paket pengadaan.
Menurut Udin, status yang tercantum dalam INAPROC tidak boleh diabaikan begitu saja. Terlebih, data yang dihimpun lembaganya masih menunjukkan sejumlah paket dengan status yang belum tercatat completed.
“Menurut kami, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa anggaran 2025 sudah selesai. Faktanya, data yang kami himpun masih menunjukkan sejumlah paket berstatus non-completed, bahkan ada yang ON PROCESS. Ini harus dijelaskan dengan bukti, bukan sekadar pernyataan,” ketus Udin, Senin (09/11/2026).
Selain status paket, lanjut Udin, pemenang berulang juga tak luput dari radar pengawasan.
“Kami juga menyoroti sejumlah item pengadaan dan nama penyedia yang muncul berulang dalam beberapa paket. Ini bukan tuduhan, tetapi patut ditelusuri, mulai dari proses pengadaan, kewajaran harga, spesifikasi hingga bukti realisasi dan serah terima,” tambahnya.
Atas temuan tersebut, pihaknya segera mengambil langkah tegas.
“Jangan sampai anggaran diklaim tuntas, tetapi jejak administrasi dan pelaksanaannya masih menyisakan tanda tanya. Jika memang tidak ada masalah, buka dokumennya agar publik bisa mengetahui faktanya. Atas temuan ini, LSM GARIS PAKEM MANDIRI siap melayangkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” pungkas Udin.
Udin juga menegaskan bahwa kemunculan nama penyedia yang sama dalam beberapa paket perlu dilihat secara proporsional. Pengulangan nama penyedia bukan bukti otomatis adanya penyimpangan. Namun, informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan penelusuran untuk melihat proses pemilihan penyedia, kesesuaian spesifikasi, kewajaran harga, serta bukti bahwa barang atau jasa benar-benar diterima sesuai ketentuan.
Perlu Dibuka dengan Dokumen, Bukan Sekadar Pernyataan
Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, status pada sistem elektronik merupakan salah satu informasi administratif yang perlu dibaca bersama dokumen pelaksanaan. Status yang belum diperbarui bisa saja berkaitan dengan persoalan administrasi sistem. Sebaliknya, apabila pekerjaan memang belum selesai atau terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dan dokumen, hal tersebut membutuhkan penjelasan dan tindak lanjut sesuai ketentuan.
Karena itu, sejumlah hal masih perlu diperjelas oleh Dinas Sosial Kabupaten Madiun, antara lain status terkini paket-paket yang tercatat ON PROCESS, dasar pencatatan kontrak yang masih berjalan, bukti penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima, serta dokumen pembayaran untuk transaksi yang tercatat PAYMENT OUTSIDE SYSTEM.
Khusus untuk paket bantuan natura dan sembako, penjelasan mengenai realisasi juga penting untuk memastikan kesesuaian jumlah, spesifikasi, distribusi, dan penerima manfaat. Sementara untuk pekerjaan pembangunan dan renovasi, dokumen kontrak, progres fisik, serta berita acara penyelesaian pekerjaan menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.
LSM GARIS PAKEM MANDIRI menyatakan siap membawa temuan tersebut melalui laporan resmi kepada aparat penegak hukum agar dapat dilakukan penelaahan lebih lanjut. Langkah itu diharapkan dapat memberikan kejelasan apakah persoalan yang muncul sebatas pembaruan administrasi sistem atau terdapat hal lain yang perlu diperiksa.
Hingga persoalan ini memperoleh penjelasan berbasis dokumen, status paket tersebut tetap menjadi pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka. Transparansi bukan sekadar menyatakan anggaran telah selesai, melainkan juga memastikan setiap paket dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti pelaksanaan yang jelas.(AGS)


